30 Maret 2026 | Kegiatan Statistik Lainnya
30 Maret 2026 |
Kegiatan Statistik Lainnya
Oleh: Didakus Kanio
Tubani
Statistisi Ahli Pertama
BPS Kabupaten Sumba Barat
Telah terbit pada https://www.indonesiana.id/read/192681/sensus-ekonomi-sensus-kelangkaanketerbatasan
Ekonomi merupakan ilmu yang lahir akibat keinginan/kebutuhan manusia
yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas jumlahnya;
Atau kita sering sebut sebagai “Scarcity”. Oleh karena keterbatasan
tersebut, orang perlu untuk “memilih”. Ekonomi pada dasarnya adalah ilmu
tentang pilihan dan bagaimana orang memilih (Ferry Irwandi, dalam
Prinspil Ekonomi, 2026: 5). Jadi apakah Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat
Statistik berarti sensus yang mencatat tentang “Kelangkaan/keterbatasan”? Mari
kita lihat sejarahnya.
Sejarah Sensus Ekonomi di Indonesia
Sensus Ekonomi di Indonesia terus mengalami perkembangan, seiring dengan
kondisi perekonomian di negara kita. Sensus Ekonomi di Indonesia sendiri, pertama
kali dilaksanakan pada tahun 1986, setelah diresmikan Peranturan Pemerintah
(PP) No. 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi pada tanggal 10 Juni 1985. Sensus
Ekonomi 1986 (SE86) mulai dilaksanakan dengan menintegrasikan beragam sensus,
seperti Sensus Industri, Sensus Konstruksi, Perdagangan, dsb.
Sensus Ekonomi berikutnya dilaksanakan pada tahun 1996 dengan tujuan
utama untuk mendukung Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II). Sensus Ekonomi
1996 (SE96) dirancang dengan cakupan yang lebih luas, baik dari wilayah maupun
cakupan sektor. Sektor ekonomi yang dicakup antara lain pertambangan/penggalian,
industri, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, angkutan, Lembaga
keuangan dan jasa-jasa; Selain sektor pertanian. Khusus untuk kegiatan nirlaba
(non-profit), perusahaan/usaha yang dicatat hanya yang dikelola swasta di
bidang sosial seperti, pendidikan, rumah sakit, dan penampungan penyandang
masalah sosial.
Sensus Ekonomi 2026 (SE06) menjadi Sensus Ekonomi ketiga di Indonesia.
SE06 sangat berperan penting dalam mengidentifikasi populasi, memperbarui
direktori dan sampling frame serta mencatat ekonomi Indonesia pasca
krisis ekonomi tahun 1998. Sektor ekonomi yang didata tidak termasuk lapangan
usaha pertanian (Kategori A dan B) serta administrasi pemerintah, pertanahan,
dan jaminan social wajib (Kategori L). Pada SE06 ini dilakukan pendataan
melalui pendekatan usaha (skala besar maupun kecil), termasuk kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh rumah tangga.
Sensus Ekonomi yang terakhir dilakukan di Indonesia adalah Sensus
Ekonomi 2016 (SE16), betul, sudah 10 tahun yang lalu. SE16 dilaksanakan untuk
memperoleh gambaran terkait performa dan struktur ekonomi Indonesia, baik
menurut wilayah, lapangan usaha, beserta skala usaha, kecuali aktivitas
pertanian, kehutanan, dan perikanan (Kategori A); aktivitas administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan jaminan sosial wajib (Kategori O); aktivitas rumah tangga
sebagai pemberi kerja; serta aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh
rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Kategori T).
Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang menjadi pelaksanaan Sensus Ekonomi
kelima di Indonesia. Tentunya Sensus Ekonomi 2026 dirancang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan perusahaan/usaha seiring dengan perkembangan
tekonologi digital. Namun, sebelum melihat lebih jauh terkait Sensus Ekonomi
yang akan datang, perlu kita lihat apakah data Sensus Ekonomi benar-benar
diperlukan dan digunakan? Kita lihat hasil Sensus Ekonomi terakhir, Sensus
Ekonomi 2016.
Hasil Sensus Ekonomi 2016
Sensus Ekonomi 2016 mencatat jumlah usaha di Indonesia sebanyak 26,42
juta usaha, dengan rincian 26,07 juta usaha mikro kecil (UMK) dan 349 ribu
usaha menengah besar (UMB). Ya, hampir 99 persen UMK menjadi penopang
perekonomian Indonesia kala itu. Dan menariknya 50 persen usaha/perusahaan
tersebut tersebar hanya di 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Dari sisi lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi dan Pemeliharaan Mobil dan Motor (Kategori G) menjadi sektor
dengan jumlah usaha terbesar yaitu 46,38 persen dari total usaha/perusahaan;
Kemudian disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)
sebesar 16,83 persen; dan di posisi ketiga terbesar adalah sektor Industri
Pengolahan (Kategori C), sebesar 16,59 persen.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi di
Wilayah Indonesia Timur dengan jumlah usaha/perusahaan yang cukup banyak, yaitu
sebanyak 432.673 usaha/perusahaan (2.361 usaha/perusahaan diantaranya berstatus
UMB). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Pemeliharaan Mobil dan
Motor (Kategori G) juga menjadi sektor dengan jumlah usaha terbesar, yaitu 42,75
persen dari total usaha/perusahaan; selanjutnya sektor Industri Pengolahan
(Kategori C), sebesar 28,15 persen; Kemudian sektor Pengangkutan dan
Pergudangan (Kategori H) menjadi sektor ketiga terbesar, sebanyak 7,78 persen;
Jumlah usaha/perusahaan pada sektor lain, sebanyak kurang dari 6 persen dari
total usaha di Provinsi NTT.
Data ini menggambarkan bahwa baik secara nasional maupun daerah
(Provinsi NTT), sektor perdagangan masih menjadi sektor usaha yang dominan dan
berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, terlihat juga bahwa
jumlah usaha/perusahaan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Bagi
pemerintah, data ini dipakai sebagai dasar perencanaan ekonomi terkait
penyiapan sarana dan infrastruktur penunjang sektor usaha yang dominan ini;
Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil kebijakan terkait potensi ekonomi
yang dimiliki suatu wilayah, baik pariwisata, industri, atau sumber daya lain
yang dimiliki, namun jumlah usaha/perusahaan di wilayah tersebut belum optimal;
Dan pada akhirnya, dari Sensus Ekonomi 2016 ini, pemerintah memperoleh peta
penyebaran tiap sektor usaha, penyerapan tenaga kerja dan perhitungan nilai
tambah yang lebih akurat. Dan bagi dunia usaha, data Sensus Ekonomi 2016
menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar,
potensi pasar, serta jumlah usaha sejenis. Kemudian bagaimana dengan pendataan
Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang?
Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 kembali akan dilaksanakan sesuai dengan amanat
undang-undang, dengan tujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi
(kecuali Kategori A, O dan T) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan
perencanaan pembangunan nasional. Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan
gambaran: 1) Daya saing usaha; 2) Peta perekonomian wilayah baik level maupun
struktur ekonomi; 3) Penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan; 4)
Persoalan dunia usaha; serta 5) Peluang usaha baru dan target pasar. Sensus
Ekonomi yang kelima ini akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada
periode Mei – Agustus 2026, dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia. Mengingatnya
besarnya cakupan responden dan cakupan wilayah pada Sensus Ekonomi ini, peran
dan kerja sama dari setiap elemen masyarakat, baik pemerintah, pelaku usaha,
maupun masyarakat luas sangat diperlukan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi
2026.
Kesimpulan
Sensus Ekonomi mungkin tidak secara literal mencatat
“kelangkaan/keterbatasan” itu. Tetapi setidaknya Sensus Ekonomi menunjukan 2
hal yang sangat berkaitan dengan istilah ekonomi itu sendiri. Pertama, Sensus
Ekonomi menunjukan bahwa sumber daya yang kita miliki benar-benar terbatas. Ini
terlihat dari jumlah usaha/perusahaan yang tidak merata untuk setiap wilayah
dan perbedaan kategori usaha yang dominan di setiap wilayah. Tidak setiap
wilayah mampu untuk mengembangkan usaha/perusahaan yang sama dengan wilayah
lain, serta skala usahanya pun berbeda. Kedua, Sensus Ekonomi menjadi sarana
dalam menentukan “pilihan”, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha itu
sendiri. Di tengah keterbatasannya, pemerintah memiliki “pilihan” kebijakan
fiskal maupun moneter untuk mendorong sektor-sektor potensial dengan penyerapan
tenaga kerja yang optimal. Pelaku usaha pun dapat memilih untuk scale-up
atau membuka usaha baru dengan dasar yang lebih kuat. Jadi, dapat dikatakan
bahwa Sensus Ekonomi memang erat kaitannya dengan “kelangkaan/keterbatasan”
dalam ilmu ekonomi. Akhir kata, Mari Mencatat Ekonomi Indonesia.
Berita dan Siaran Pers Terkait
JEJAK PENDATAAN SENSUS EKONOMI 2026
PENCANANGAN SENSUS EKONOMI 2026 DI KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENCANANGAN SENSUS EKONOMI 2026 DI KABUPATEN SUMBA BARAT
Hasil Seleksi Calon Petugas Sensus Ekonomi 2016 BPS Kab. Sumba Barat
Pemutakhiran Susenas Maret dan Seruti Triwulan I 2025
Satu Tugas Telah Dituntaskan, Apresiasi Kami Sampaikan

Badan Pusat Statistik
BPS KABUPATEN SUMBA BARAT (Statistics Sumba Barat Regency)Jl. Wee Karou
Kec. Loli
Kab. Sumba Barat
Telp : (0387) 21256
Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik